Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan)
DOI:
https://doi.org/10.47134/webofscientist.v1i3.39Keywords:
Implementasi, Kebijakan Publik, Tugas dan Fungsi, Badan Permusyawaratan DesaAbstract
Masalah dalam penelitian ini adalah Komunikasi yang kurang optimal antara BPD Desa Kejapanan dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kerja pemerintah desa. Terjadi miskomunikasi antara BPD dengan masyarakat dan kepala desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan satu key informan dan dua informan yaitu Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Masyarakat Desa. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di nilai dari beberapa indikator yaitu : 1) komunikasi, Komunikasi yang ada di lapangan mengenai cara sosialisasi yang dilakukan oleh BPD Desa di Kejapanan sangat minim yakni hanya melalui pertemuan-pertemuan orang tertentu saja. 2) Sumber daya, Sumber daya Sumber daya peralatan yaitu sarana dan prasarana di Desa Kejapanan hanya memakai fasilitas yang sudah dimiliki sebelumnya oleh Desa sehingga dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa hanya memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang ada Desa seperti Ruang untuk rapat sosialisasi yang terdapat di Desa. 3) Disposisi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kejapanan bisa dikatakan sudah cukup baik dalam menjalankan komitmenya. 4) Struktr Birokrasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan belum menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
References
Zarkasi, S.H., M.H. (n.d.). Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Ani Rosita et al. (2018). Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Jakarta: Puspa Swara.
Arundel, A. (2019). Advancing innovation in the public sector: Aligning innovation measurement with policy goals. Research Policy, 48(3), 789–798. https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.12.001
Djoko Prakoso. (1985). Proses Pembuatan Peraturan Daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Dr. Hanif Nurcholis, M. Si. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Erlangga.
Dunlop, C. A. (2020). Researching COVID-19: A research agenda for public policy and administration scholars. Public Policy and Administration, 35(4), 365–383. https://doi.org/10.1177/0952076720939631
Dye, T. R. (1981). Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice Hall.
Easton, D. (1969). The Political System: An Inquiry into the State of Political.
Edward, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Inc.
Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
Gollust, S. E. (2019). Television News Coverage of Public Health Issues and Implications for Public Health Policy and Practice. Annual Review of Public Health, 40, 167–185. https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-040218-044017
Harbani Pasolog. (2013). Kepemimpinan Birokrasi. Cet III. Bandung: Alfabeta cv.
Ida Zuraida. (2013). Teknik, Penyusunan Peraturan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
Irawan Soejito. (1989). Teknik, Membuat Peraturan Daerah. Jakarta: Bina Aksara.
Kraemer, S. A. (2019). Antibiotic pollution in the environment: From microbial ecology to public policy. Microorganisms, 7(6). https://doi.org/10.3390/microorganisms7060180
Lăzăroiu, G. (2020). Environmentally responsible behavior and sustainability policy adoption in green public procurement. Sustainability (Switzerland), 12(5). https://doi.org/10.3390/su12052110
Lenihan, H. (2019). Driving innovation: Public policy and human capital. Research Policy, 48(9). https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.04.015
Liebe, U. (2019). Decomposing public support for energy policy: What drives acceptance of and intentions to protest against renewable energy expansion in Germany? Energy Research and Social Science, 47, 247–260. https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.09.004
Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and Public Policy. Scott Foresman and Company, USA.
Meter, D., & Horn, C. (Ratri, 2014:4). Implementasi kebijakan public.
Pickett, J. T. (2019). Public Opinion and Criminal Justice Policy: Theory and Research. Annual Review of Criminology, 2, 405–428. https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-011518-024826
Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. (2005). Pelaksana Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Bandung: PT Rajagrafindo Persada.
Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. (2005). Pelaksana Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Bandung: PT Rajagrafindo Persada.
Uyarra, E. (2020). Public procurement, innovation and industrial policy: Rationales, roles, capabilities and implementation. Research Policy, 49(1). https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.103844
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. In: Administration and Society, 6(4), 445-485.
Wang, Y. (2021). Health policy and public health implications of obesity in China. The Lancet Diabetes and Endocrinology, 9(7), 446–461. https://doi.org/10.1016/S2213-8587(21)00118-2
Wardle, H. (2019). Gambling and public health: We need policy action to prevent harm. The BMJ, 365. https://doi.org/10.1136/bmj.l1807
Woolhandler, S. (2021). Public policy and health in the Trump era. The Lancet, 397(10275), 705–753. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32545-9
Wu, Z. (2021). Attitude of Chinese public towards municipal solid waste sorting policy: A text mining study. Science of the Total Environment, 756. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142674
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Selvi Rahmawanti, Ahmad Riyadh UB
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
